Kegiatan | DPRD KABUPATEN JEMBRANA

DPRD Kabupaten Jembrana menggelar Rapat Paripurna VIII Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020/2021 dengan agenda Tanggapan dan/atau Jawaban Bupati Terhadap Pemandangan Umum Fraksi di Ruang video/teleconference DPRD Jembrana, Senin (9/8/2021).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi didampingi Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana I Made Sudantra dan dihadiri Anggota DPRD beserta Forkopimda dan OPD secara Virtual melalui aplikasi Zoom Meeting.

Bupati Jembrana, I Nengah Tamba memberikan Jawaban dan/atau Tanggapan atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Jembrana terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana tahun 2021-2026.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana tahun 2021-2026 merupakan salah satu produk hukum daerah yang sangat penting keberadaannya dalam penyelenggaraaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, karena ini merupakan blue print yang akan menjadi panduan utama dalam merumuskan setiap program dan kegiatan setiap tahun dalam mewujudkan sebuah mimpi besar untuk Jembrana.

Menyadari hal tersebut, Bupati Jembrana menyampaikan rasa syukur karena rekan-rekan Anggota DPRD Kabupaten Jembrana dengan niat tulus dan lurus telah memberikan ide-ide serta masukan yang sangat luar biasa dan konstruktif melalui pemandangan umum fraksi masing-masing guna mewujudkan Masyarakat Jembrana Bahagia Berlandaskan Tri Hita Karana.

Terhadap keikhlasan hati rekan-rekan Anggota DPRD Kabupaten Jembrana untuk memberikan perhatian terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan melalui pemandangan yang telah disampaikan, Bupati Jembrana mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Jembrana atas seluruh saran dan masukan yang tertuang dalam pemandangan umum fraksi masing-masing.

Jawaban Dan/Atau Tanggapan Bupati Jembrana atas Pemandangan Umum Fraksi yang disampaikan sebagai berikut :

1. Menanggapi pemandangan umum Fraksi Demokrat Jaya mengenai proyeksi pendapatan daerah, saya sependapat bahwa kondisi ekonomi global, nasional, dan regional mengalami kondisi yang sangat terpuruk sejak Tahun 2020, karena pengaruh pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak terhadap hampir seluruh sektor/bidang dalam kehidupan kita. Namun demikian, seiring dengan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi penyebaran Covid-19, salah satunya dengan program vaksinasi bagi masyrakat, kita harus membangun optimisme bahwa Pandemi Covid-19 ini akan mampu kita atasi bersama. Dengan demikian, kehidupan masyarakat termasuk sektor-sektor yang terpengaruh, harapannya dapat segera pulih menuju kondisi normal. Optimisme inilah yang menjadi landasan berpikir kami dalam merumuskan proyeksi keuangan daerah kedepan, meskipun kita sadari bahwa hal ini sangat sulit diprediksi. Namun, optimisme ini sangat perlu kita pupuk dalam setiap upaya yang kita lakukan untuk kesejahteraan dan kebaikan masyarakat Jembrana. Harapan kita bersama, jika Pandemi Covid-19 dapat diatasi, kondisi ekonomi nasional dan daerah pada khususnya dapat menggeliat kembali, sehingga realisasi PAD dapat meningkat, baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah. Selain itu, pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah diharapkan mengalami peningkatan sejalan dengan pulihnya kondisi ekonomi nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan dukungan dan keterlibatan semua pihak khususnya anggota DPRD Kabupaten Jembrana dan aparatur Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan program vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat, sehingga program vaksinasi dapat mencapai target yang telah ditentukan.

2. Terkait dengan pemandangan umum Fraksi Partai Golkar dan Partai Gerindra mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya untuk menggeliatkan ekonomi daerah, pada dasarnya kami sependapat karena sumber daya manusia merupakan hal penting dalam menata perubahan sosial dan juga ekonomi masyarakat. Selain itu, upaya untuk menumbuhkan sektor eknonomi daerah juga akan dilakukan dengan menguatkan lembaga-lembaga ekonomi daerah. Untuk itu, saat ini kami terus berupaya untuk mewujudkan Perumda serta BUMDes di Kabupaten Jembrana dimana saat ini masih dalam proses penyusunan Naskah Akademik Ranperda Perumda Tribuana dan telah melalui proses pembahasan bersama Tim Pembahas Ranperda Kabupaten Jembrana serta tahap harmonisasi ke Kanwil Hukum dan HAM untuk selanjutnya segera dapat dibahas bersama DPRD Kabupaten Jembrana. Sejalan dengan hal tersebut, kami juga akan mengoptimalkan peran KUD dalam meningkatkan harga produk dari masyarakat seperti gabah, dimana saat ini harga gabah mengalami fluktuasi ketika panen raya, ini merupakan suatu permasalahan yang harus segera kita selesaikan demi meningkatkan harga sesuai dengan apa yang kita harapkan.

3. Menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Gerindra terkait dengan peningkatan layanan air minum sehat, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah daerah telah bersinergi dengan kelompok-kelompok air yang terdapat di masing-masing desa untuk pengadaan air bersih dan sanitasi, dimana kelompok-kelompok air di setiap desa telah dibantu dalam jaringan distribusi dan Sambungan Rumah (SR) melalui dana DAK setiap tahun.

4. Menanggapi pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan mengenai konsep hutan lestari baik pada hutan kayu, hutan bakau, dan hutan buyuk, akan kami upayakan untuk diwujudkan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Terkait dengan kewenangan pengelolaan hutan, akan kami koordinasikan dengan lembaga-lembaga yang berwenang sehingga diharapkan pengelolaanya nanti dimungkinkan menjadi hutan adat.

5. Menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Golkar dan Partai Gerindra, kami sependapat untuk tetap konsisten dan memelihara spirit 6 (enam) aspek kehidupan dalam capaian program pembangunan lima tahun kedepan. Saat ini, kami telah memasang Free WIFI di beberapa tempat fasilitas umum, seperti puskesmas, tempat wisata, desa adat, dan desa dinas dengan memanfaatkan dana desa. Demikian juga terkait dengan keberadaan rest area, kami juga memiliki pandangan yang sama bahwa fasilitas tersebut harus dapat dimanfaatkan. Untuk diketahui bersama bahwa rest area yang terletak di Desa Pengragoan telah diserahkan pengelolaannya kepada Desa Adat Pengragoan. Untuk memaksimalkan pengelolaan tersebut, kami telah mendorong desa adat pengelola untuk melakukan langkah-langkah inovatif agar rest area tersebut dapat dikelola dengan baik dan dapat memberikan dampak positif. Selanjutnya, rest area yang terletak di Rambut Siwi sampai saat ini masih merupakan aset pemerintah pusat, sedangkan untuk ACK Cekik kami masih melakukan proses perpanjangan perjanjian kerja sama (PKS) atau penyusunan perjanjian kerja sama.

6. Menanggapi pemandangan umum fraksi Kebangkitan Persatuan terkait dengan penataan dan pemberdayaan pasar tradisional, saya sangat sependapat. Penataan dan pemberdayaan pasar tradisional akan terus kami laksanakan melalui beberapa upaya, seperti kegiatan revitalisasi pasar tradisional yang ada di Kabupaten Jembrana, membentuk UPT guna memperkuat kelembagaan pengelola pasar tradisional, kemudian memanfaatkan kemajuan teknologi dengan cara mendorong transasksi secara online di pasar tradisional yang dapat dilakukan dengan menggunakan jasa kurir serta dengan pemungutan retribusi melalui e-retribusi. Selain itu juga, saat ini pemerintah sudah berupaya untuk membatasi pengeluaran ijin operasional toko modern berjejaring, kami yakin upaya tersebut mampu mendorong pasar tradisional untuk mampu bersaing dengan pasar modern dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat di Jembrana.

7. Menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Gerindra terkait dengan pengembangan potensi laut dan perikanan di Kabupaten Jembrana, dapat saya sampaikan bahwa seperti telah diketahui bersama potensi kelautan dan perikanan Jembrana cukup melimpah dan memiliki prospek jangka panjang yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kami telah melakukan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan potensi tersebut dengan mengundang para investor untuk ikut bersama-sama mendukung pengembangan potensi kelautan dan perikanan yang ada di Kabupaten Jembrana. Begitu juga dengan sektor pertanian, kami sangat sependapat dengan Fraksi Partai Golkar bahwa kita perlu melakukan penguatan ekonomi di sektor pertanian yang juuga merupakan sektor unggulan daerah. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa di masa Pandemi Covid-19 saat ini banyak masyarakat Jembrana yang sebelumnya bekerja di luar sektor pertanian, karena dampak Pandemi Covid-19, beralih bekerja di sektor pertanian. Untuk mendukung kondisi tersebut, program dan kegiatan terkait dengan sektor pertanian sebagian besar diarahkan untuk penguatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Langkah tersebut kami yakini dapat mendorong perekonomian masyarakat di Jembrana, khususnya kepada masyarakat yang saat ini bekerja di sektor pertanian. Di samping itu, kami juga memberikan perhatian khusus terhadap kakao sebagai produk unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Jembrana. Dalam pelaksanaannya, kami terus berupaya melakukan peningkatan produksi, kualitas, nilai tambah, dan daya saing produk kakao ini melalui bantuan sarana dan prasarana baik pada saat produksi maupun pasca panen, sehingga kedepannya produk yang akan diekspor merupakan produk olahan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Dukungan rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Jembrana terhadap pengembangan sektor-sektor unggulan ini tentu juga menjadi sesuatu yang dapat lebih menyemangatkan dan mendorong niat, usaha, dan upaya kami dalam merealisasikan program-program untuk mendorong perkembangan sektor-sektor unggulan. Semoga apa yang telah kita gagas bersama dapat mewujudkan mimpi masyarakat Jembrana untuk menjadikan Jembrana sebagai pusat industri perikanan dan pertanian. Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap bidang ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan pengangguran yang saat ini menjadi persoalan yang sangat serius hampir di seluruh daerah, karena dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 yang berlangsung dalam kurun waktu cukup panjang. Harapan kita dengan kehadiran usaha-usaha perikanan dan pertanian serta usaha-usaha di sektor lainnya nantinya dapat mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Jembrana.

8. Menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Golkar terkait dengan penanggulangan Covid-19, dapat kami sampaikan bahwa penanggulangan Covid-19 telah kami laksanakan melalui beberapa langkah yang mendukung dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19, selain sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya vaksinasi, kami juga menghimbau dan terus mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, terlebih lagi saat ini kita berada pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sudah memasuki level 4. Sejalan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan juga dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 ini kami bekerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama, disamping itu, para petugas kesehatan selalu bergerak dalam Pelayanan Kesehatan Pemerintah, terlebih lagi Tenaga Kesehatan kita langsung terjun ke desa-desa maupun ke setiap banjar, untuk memastikan kondisi masyarakat Jembrana.

9. Terkait dengan pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan mengenai beberapa program yang telah kami sampaikan kepada masyarakat Jembrana baik pada saat kami masih sebagai calon dan telah resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, dapat saya sampaikan bahwa kami sedang berupaya merumuskan berbagai instrumen yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program-program tersebut, khususnya terkait dengan landasan hukum, perencanaan anggaran, serta piranti-piranti lainnya yang akan menentukan keberhasilan program-program tersebut. Langkah-langkah konkrit mulai kami laksanakan untuk mewujudkan harapan masyarakat akan kehadiran program-program yang dapat meringankan beban masyarakat, seperti kami telah menyusun rancangan Peraturan Bupati terkait dengan pemberian bantuan kepada siswa dari keluarga miskin dan juga kami telah merancang anggaran untuk memberikan bantuan biaya makan dan minum bagi siswa miskin. Disamping itu, pada bidang kesehatan, dengan sumber daya yang telah tersedia, kami telah meluncurkan program JKJ Plus yaitu berupa layanan emergency dan homecare yang saat ini baru dilaksanakan bagi lansia dan tokoh-tokoh masyarakat dan agama. Kedepan, pelaksanaan program-program ini akan terus kami tingkatkan kualitasnya dan harapannya dokumen RPJMD yang akan kita sepakati bersama nantinya dapat menjadi panduan utama dalam melaksanakan program-program tersebut.

10. Menjawab pemandangan umum yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan terkait pemberhentian pegawai kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, perlu kiranya kita luruskan bersama agar tidak menimbulkan keresahan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kedepan, kami akan membangun sistem dan prosedur agar proses rekruitmen pegawai non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dilakukan lebih baik sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berdedikasi dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diberikan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami tidak menutup kesempatan bagi seluruh masyarakat Jembrana, baik yang belum maupun yang pernah menjadi pegawai non-ASN di lingkungan Kabupaten Jembrana untuk melamar menjadi pegawai non-ASN sesuai dengan kebutuhan, kualifikasi, dan tahapan yang berlaku.

11. Menanggapi saran Fraksi PDI Perjuangan terkait dengan pencantuman frase, “Pola Pembangunan Semesta Berencana”, dapat saya sampaikan bahwa visi yang kami canangkan telah disampaikan kepada berbagai pihak dan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari saat pencalonan sampai dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jembrana. Disamping itu, visi dan misi tersebut memiliki roh yang sama dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Bali. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang direncanakan dalam RPJMD 2021-2026 telah sepenuhnya diselaraskan dan disinkronisasikan dengan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dan bersinergi dengan perencanaan-perencanaan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.

12. Menanggapi pemandangan umum Fraksi Kebangkitan Persatuan mengenai keberadaan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan, kami sependapat untuk melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap peraturan daerah dan/atau peraturan bupati untuk memastikan diperlukan dalam melakukan perubahan, penggantian atau pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.